Soal Sejarah SMA Kelas XII Semester 1. Faktor politik yang mendukung lahirnya orde baru kecuali a. Pembentukan kabinet seratus menteri. b. merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme c. adanya KAMI dan KAPPI d. konflik fisik antara pendukung Pancasila dan UUD 1945 dengan pendukung komunisme e. adanya demonstrasi dari mahasiswa yang dikenal tritura Sejarah Orde Baru Dan Orde Lama Orde Lama Orde lama ialah sebutan untuk orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno merupakan tokoh sentral orde lama yakni sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Beberapa peristiwa di Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita yaitu; Pemberontakan PKI di tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara tahun 1950, Nasakom dan juga Pemberontakan PKI 1965. di masa orde lama banyak sekali terjadi perubahan-perubahan system pemerintahan dan juga gejolak-gejolak serta pemberontakan akibat dari system pemerintahan yang tidak stabil. Orde Baru Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru sebagai ganti Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru lahir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno di masa Orde Lama. Orde Baru dilaksanakan dari tahun 1966 – 1998. MPR secara resmi melantik Soeharto pada 1968 untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, kemudian dia dilantik kembali secara berturut-turut di tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya ialah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia resmi menjadi anggota PBB kembali tanggal 28 september 1966. Orde Baru memilih perbaikan dan juga perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dan menempuh kebijakan dengan struktur administratif yang didominasi militer. Soeharto merestrukturisasi politik serta ekonomi dengan dwi tujuan, dapat tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan juga pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan juga lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto bisa menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi. Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru Perkembangan GDP/kapita Indonesia pada tahun 1968 hanya AS$70 dan tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$ Sukses di transmigrasi Sukses di KB Sukses dalam memerangi buta huruf Mengurangi Pengangguran Sukses Rencana Pembangunan Lima Tahun REPELITA Sukses dalam Gerakan Wajib Belajar Sukses dalam Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Sukses dalam keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal ke Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme serta cinta produk dalam negeri Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme Pembangunan Indonesia yang tidak merata serta timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan juga daerah, sebagian dikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat Timbulnya rasa ketidakpuasan sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan juga Papua Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memdapat tunjangan pemerintah yang cukup besar ditahun-tahun pertamanya Pelanggaran HAM pada masyarakat non pribumi terutama masyarakat Tionghoa Kritik dibungkam serta oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai dengan banyak koran serta majalah yang dibredel menggunakan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” Tidak ada rencana sukses penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya Turunnya kualitas birokrasi Indonesia Turunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik hingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh pihak swasta Masa Transisi Pergantian Kekuasaan Dari Orde Lama Ke Orde Baru Orde lama ialah masa kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno sejak Dekrit Presiden pada Juli 1959 sampai tahun 1966. Sedangkan, orde baru ialah masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia sekaligus sebagai presiden Indonesia terlama yang berkuasa, Jenderal Suharto sejak keputusan diSidang Umum MPRS Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968 pada 27 Maret 1968 sampai reformasi tahun 1998. Diantara 2 masa yang sangat menarik dan juga berpengaruh pada sejarah Bangsa Indonesia itu ada sebuah masa yang sangat menarik untuk dibahas serta penuh dengan kontroversi. Masa itu berlangsung dari G30S/PKI dimana terjadi pembunuhan Dewan Jenderal sampai Sidang Umum MPRS 27 Maret 1968 yang memutuskan bahwa Jenderal Suharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia menggantikan Ir. Soekarno yang lengser sesudah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul “Nawaksara” ditolak oleh MPRS. Masa ini merupakan masa transisi Indonesia, di masa ini terjadi pergantian kekuasaan yang disertai dengan kontroversi-kontroversi baik pro atapun kontra terhadap pengangkatan Jenderal Suharto menjadi Presiden kedua Indonesia. Namun diantara sekian banyak kontroversi tersebut terdapat hal yang masih misteri hingga sekarang yaitu Surat Perintah Sebelas Maret atau lebih dikenal dengan Supersemar. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI pun belum bisa memecahkannya. Selain itu, Supersemar juga banyak mengundang pertanyaan. Mengapa Supersemar yang dititahkan oleh Presiden Soekarno justru malah menjatuhkan beliau dari kepemimpinan dan juga menjadikan beliau tahanan rumah sampai akhirnya beliau meninggal karena sakit yang dideritanya. Angkatan darat menganggap Supersemar merupakan tanda pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Supersemar berisi pelimpahan wewenang kepada Jenderal Soeharto “untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti/PBR/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR”. Setelahnya, Jenderal Soeharto langsung bertindak cepat dengan mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan juga mengumumkan kelahiran Supersemar. Perintah harian itu disusul dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966. Isinya adalah membubarkan PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah serta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Republik Indonesia. Yang kemudian, Jenderal Soeharto “melucuti” MPRS sehingga tak lama Presiden Soekarno jatuh serta orde lama pun runtuh dan digantikan oleh orde baru pimpinan oleh Jenderal Soeharto yang bertahan selama 32 tahun. Ciri Orde Baru, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto adalah wawasan kebangsaan yang sangat lemah dan bersifat dogmatis atau doktrin yang terlalu berlebihan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meraja lela. Jiwa dan bathinnya yang kering. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili Kesatuan aksi KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 19656. Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURATri Tuntutan Rakyat. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di cabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar BiasaMahmilub Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 SUPERSEMAR yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Sejarah Orde Baru Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap UUD ’45 dan Pancasila. Oleh karena itu, munculah keinginan untuk menempatkan UUD ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen. Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi dalam gabungan Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat Tritura. Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura. Hal-hal Yang Diperjuangkan Dalam Orde Baru Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rak’yat serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Runtuhnya Rezim Orde Baru Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM telah menjadikan perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut Krisis Ekonomi Krisis ekonomi yang melanda Asia, yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Akibat krisis ini organisasi perbankan kita menjadi berantakan yang sampai sekarang belum dapat di konsolidasi kembali. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika tetap di dalam tingkat yang amat rendah, sehingga harga-harga keperluan umum, terutama sembako, dalam hitungan rupiah tetap tinggi. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 Untuk dapat mencermati pergerakan mahasiswa dapat dibedakan menjadi empat periode. Periodisasi ini dibuat dengan mendasarkan pada momen-momen penting dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu tanggal Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, Insiden berdarah Universitas Trisakti 12 Mei dan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Periode pertama adalah periode sebelum 1 Maret 1998. Pada awal periode itu, isu yang ditampilkan belumlah menyangkut substansi reformasi melainkan sebatas pada kondisi aktual saat itu seperti kelaparan di Irian Jaya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga barang, dan menindak penimbun sembilan bahan pokok sembako. Contonya adalah aksi 150 mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB yang melakukan mimbar bebas di kampus Baranangsiang pada hari Rabu, 3 Desember 1997 dengan poster-poster yang dipajang bertuliskan Berantas Korupsi dan Kolusi, Tindak Tegas Mega Koruptor di BI, Tindak Tegas Pembakaran Hutan, Tindak Tegas Aborsi Sampai ke Akar-akarnya. Pada hari Senin 12 Januari 1998 sebanyak 24 orang mahasiswa IPB Bogor mendatangi balaikota Bogor dengan mempermasalahkan merebakknya gambar-gambar porno yang terpasang disejumlah bioskop dan maraknya praktik prostitusi di beberapa tempat di wilayah Bogor. Krisis Politik yang Terjadi di Indonesia Kekerasan politik yang berdimensi rasial sesungguhnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah politik di Tanah Air kita, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Kejadian-kejadian yang dilaporkan secara luas akhir-akhir ini berkaitan dengan aksi kerusuhan sebelum, selama, dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru sebenarnya telah dikhawatirkan oleh banyak pihak akan muncul. Meskipun demikian, tak pernah dibayangkan bahwa kekerasan politik yang berwarna rasial itu akan berlangsung sedemikian mengerikan, khususnya terjadi pembunuhan serta perkosaan terhadap warga etnis Tionghoa. Tak pelak lagi, kekerasan politik rasial merupakan salah satu persoalan yang senantiasa menyatu pada kehidupan politik selama ia tidak diselesaikan secara terbuka, proporsional, dan rasional. Faktor Sosial Meningkatnya Angka Kemiskinan. Kenaikan angka penduduk miskin yang melonjak dengan pesat disebabkan oleh beberapa hal Menurunnya pendapatan riil penduduk diperkirakan untuk periode 1997-1998 terjadi penurunan pendapatan riil rata-rata sebesar 10-14% dalam nilai konstan. Naiknya jumlah pengangguran, terutana di kota-kota besar menyebabkan munculnya kelompok-kelompok miskin dengan perkiraan sekitar 15 juta orang pada tahun 1998. Kenaikan inflasi, terutama untuk kelompok pangan yang jauh lebih tinggi dari tingkat inflasinya sendiri. Diperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir 200%. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota dan mendorong mereka dalam kelompok hidup miskin. Kelompok Rawan Pangan. Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan sebagai keluaraga pra sejahtra dan sejahtra meningkat menjadi hampir 17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan. Hasil estimasi secara konservatif yang dilakukan oleh World Food Program yang dilakukan di 35 wilayah DATI II di 15 provinsi menunjukan bahwa 7,5 juta orang dari sekitar 19,5 juta populasi di wilayah tersebut akan mengalami masalah rawan absolut sangat erat kaitanya dengan maslah rawan pangan dan kekurangan gizi. Masalah rawan pangan sebagain besar menimpa wanita dan anak-anak. Meledaknya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15 juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja pada pertengahan 1998. Angka ini jelas lebih rendah dari angka sebelumnya. Hal ini diperburuk lagi mengingat masalah sebenarnya terletak pada semi pengangguran yang jauh lebih besar dari angka pengangguran dan merupakan indikasi kearah kelompok penduduk miskin. Hal ini terutama terjadi di perkotaan, dimana sebagaian besar pengangguran biasanya tetap melakukan pekerjaan tetapi dengan beban kerja yang sangat ringan dan upah yang minim. Pada tahun 1996 diperkirakan sekitar 37% dari pekerja sebenarnya berada dalam kondisi semi pengangguran dan angka ini diperkirakan lebih besar lagi pada situasi krisis seperti ini. Menurunnya Murid Sekolah Konsekuensi dari menurunnya pendapatan riil adalah menurunnya tingkat pendaftaran sekolah. Hal ini terutama desebabkan oleh tekanan kepada anak untuk membantu mencari nafkah terutama bagi keluarga miskin. Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik 5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus sekolah untuk mencari penghasilan serta 400 ribu murid sekolah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan jika dilakukan penghapusan uang sekolah, kenaikan murid usia sekolah diperkirakan akan tidak meningkat drastis karena semakin tingginya biaya-biaya kesempatan opportunity cost di lapangan kerja. Mutu Kesehatan Di bidang kesehatan, melemahnya nilai tukar rupiah telah menyebabkan kenaikan drastis harga obat-obatan, vaksin, kontrasepsi. Survei kecil yang dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan kenaikan harga obat rata-rata hampir tiga kali lipat. Sedemikian parahnya masalah kelangkaan obat sehingga beberapa pusat kesehatan tutup. Lebih parah lagi, menurunnya tingkat pendapatan riil menyebabkan daya beli kelompok penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan berkurang. Kondisi yang sama terjadi pada golongan wanita, terutama wanita hamil yang akan mempertinggi resiko kematian bayi akibat buruknya sarana kesehatan. Berita-berita di surat kabar menyatakan bahwa bertambah banyak jumlah pasien yang memilih keluar dari rumah sakit karena kurang dan mahalnya obat-obatan. demikianlah artikel dari mengenai Masa Transisi Menuju Orde Baru Ciri, Sejarah, Faktor, Kelebihan, Kekurangan, Pergantian Kekuasaan, Latah Belakang Lahirnya, Hal Yang Diperjuangkan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya,
1 Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan Orde Baru?2. Jelaskan latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru.3. Tuliskan langkah-langkah yang diambil Mayor Jenderal Soeharto pascamenerimaSupersemar4. Menurut pendapat Anda, apakah dampak positif dan Latar Belakang Portugis menyerang kesultanan Aceh Adalah?
Pengertian Orde Baru Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 262. Lahirnya Masa Orde Baru diawali oleh keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau biasa disebut dengan Supersemar. Masa pemerintahan orde baru berlangsung pada kurun waktu 1966 sampai 1998 32 tahun. Pada masa orde baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem presidensial. Di masa ini pembangunan nasional berkembang dengan sangat pesat. Bagaimana kehidupan dan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Berikut adalah pemaparannya dilihat dari berbagai bidang. Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat situasi politik tidak stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk. Situasi tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat yang disebut dengan Tritura yang isinya adalah Bubarkan PKI. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September. Turunkan harga. Tuntutan untuk membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk mencoba menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini tidak memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih ada tokoh-tokoh yang disinyalir terlibat G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para pemuda dan mahasiswa, berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakrabirawa dan menyebabkan bentrok hingga gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan krisis politik Indonesia semakin memuncak. Supersemar Untuk mencoba memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah tersebut dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Karena keesokan harinya setelah menerima Supersemar Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke bangku sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI. Penataan Stabilitas Politik Setelah rangkaian pelaksanaan Supersemar, pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki periode kepemimpinan baru, yakni masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melaksanakan penataan stabilitas politik. Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 264-265 beberapa langkah yang dilakukan pemerintah masa orde baru untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Sebelumnya, pada Masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia seakan malah mengambil kubu pada negara-negara Timur yang mengusung komunisme. Oleh karena itu, pemulihan gerakan non blok Indonesia mulai dilakukan pada masa orde baru. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif. 2. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Pemulihan politik luar negeri Indonesia juga dilakukan dengan pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Kembali Menjadi Anggota PBB Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah menyadari betul banyaknya manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB dan anggota-anggotanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. 4. Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik Menteri Luar Negeri Indonesia, S. Rajaratnam Menteri Luar Negeri Singapura, Tun Abdul Razak Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Thanat Khoman Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narcisco Ramos Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Penyederhanaan Partai Politik Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut didasarkan pada persamaan program. Tiga partai berdasarkan kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. Partai Persatuan Pembangunan PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golongan Karya Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik didasari dari kegagalan partai-partai politik pada masa Demokrasi Parlementer. Terlalu banyaknya partai poitik pada masa itu justru malah menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antarpartai politik belaka, melainkan karena tumbuh persaingan di dalam tubuh masing-masing partai politik itu sendiri. Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Kedua aparat pemerintah tersebut bahkan konon diwajibkan untuk bersumpah agar selalu memilih partai Golkar dalam pemilihan umum. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dapat dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah, dan dari kota sampai pelosok desa. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 Di masa Orde Baru, tepatnya pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 tersebut bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan Sara merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia dapat terpelihara. Dwi Fungsi ABRI Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Melalui dwi fungsi atau peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah banyak tertuju pada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Terutama upaya mengatasi inflasi atau melemahnya nilai uang, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Di masa orde baru, program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Program ekonomi jangka pendek dan jangka panjang negara pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Program Jangka Pendek Awal tahun 1966, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 650%. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tidak naik terus dengan cepat. Sementara itu rehabilitasi adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami banyak kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan di masa Orde Baru membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik. Hingga akhirnya pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program Jangka Panjang Program jangka panjang pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan rencana pelaksanaan pembangunan selama 25 tahun. Pembangunan tersebut dilakukan secara periodik lima tahunan yang membuat program tersebut disebut sebagai Pelita Pembangunan Lima Tahun. Pelita I 1 April 1969 – 1 Maret 1974 Sasaran yang ingin dicapai dalam Pelita I adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup baik, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk pendapatan per kapita dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika; dan tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita I 1973/1974. Pelita II 1 April 1974 – 31 Maret 1979 Sasaran yang hendak dicapai pada Pelita II adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% pertahun. Tingkat inflasi juga berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita III 1 April 1979 – 31 Maret 1984 Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Pelita IV 1 April 1984 – 31 Maret 1989 Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV di antaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1985. Pelita V 1 April 1989 – 31 Maret 1994 Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, berbagai industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI Pelita VI adalah awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Program Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Rencananya Pelita VI akan mulai dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi hingga akhirnya menjadi krisis kepercayaan pula terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak dapat dilanjutkan. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, stabilitas politik tercapai pada masa ini sehingga menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Akibatnya, kehidupan ekonomi juga berjalan lancar. Berikut adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru dilihat dari berbagai bidang. Kehidupan Sosial Pada masa Orde Baru Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut. 1. Transmigrasi Transmigrasi adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih lowong Indonesia. Masyarakat yang bersedia pindah ke daerah kecil diberikan modal, lahan, dan pelatihan untuk memulai usaha agrikultur di tempat yang ditentukan. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 2. Keluarga Berencana KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. 3. Puskesmas dan Posyandu Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu merupakan dua fasilitias kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan kuratif, upaya pencegahan preventif, peningkatan kesehatan promotif dan pemulihan kesehatan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah Kesehatan Ibu dan Anak KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Pendidikan Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja, terutama jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Instruksi Presiden Inpres Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir unit SD Inpres Instruksi Presiden telah dibangun. Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Gerakan Orang Tua Asuh GNOTA. Kebudayaan Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum-museum. Penyimpangan pada Masa Order Baru Kisah keberhasilan Pemerintah Orde Baru untuk menstabilkan negara dan ekonomi terdengar sangat baik. Namun, sayangnya Pemerintah Orde Baru juga sebetulnya melakukan banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Penyimpangan Bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, di masa orde baru, terjadi beberapa penyimpangan sebagai berikut. Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Penyimpangan Bidang Politik Pelaksanaan budaya demokrasi pancasila pada masa orde baru mengalami penyimpangan karena Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Penyimpangan Bidang Hukum Beberapa penyimpangan bidang hukum yang terjadi di masa orde baru adalah sebagai berikut. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang besar terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Pada dasarnya, pemerintahan orde baru banyak menutupi berbagai hal yang seharusnya terbuka dan ditentukan oleh rakyat. Masa ini disebut sebagai rezim otoriter yang melenyapkan suara rakyat. Padahal Indonesia mengusung demokrasi yang berarti rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Belum lagi rezim ini juga tidak segan untuk melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak tertentu yang dianggap menentangnya. Tak jarang hal ini sebetulnya tidak tepat sehingga menyebabkan korban jiwa yang belum terbukti bersalah. Banyak tokoh penting yang tersia-siakan karena terkurung di penjara selama belasan bahkan puluhan tahun hanya karena dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI, padahal nyatanya tidak, termasuk Pramoedya Ananta Toer dan Hendra Gunawan. Berbagai penyimpangan inilah yang kemudian mengakhiri Pemerintah Orde Baru pula. Semangat para mahasiswa dan pemuda yang mengadakan aksi-aksi demonstrasi akhirnya berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang sekaligus mengakhiri Masa Orde Baru. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Visiutama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk dapat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan dapat konsekuen didalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang Lahirnya Orde Baru tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. Berikut ini yang merupakan faktor sosial yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah? Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi Konflik fisik antar penganut ideologi Gerakan KAMMI dan GAPI Demonstrasi mahasiswa A. Pengingkaran sistem multipartai Jawaban yang benar adalah A. Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi. Dilansir dari Ensiklopedia, lahirnya orde baru tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. berikut ini yang merupakan faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban B. Konflik fisik antar penganut ideologi adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. [irp] Menurut saya jawaban C. Gerakan KAMMI dan GAPI adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Demonstrasi mahasiswa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. [irp] Menurut saya jawaban E. A. Pengingkaran sistem multipartai adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Munculnya kemiskinan akibat terpuruknya ekonomi. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.. Supersemar menjadi peristiwa sejarah penting bagi Indonesia karena merupakan tonggak lahirnya Orde Baru.. Ini dikarenakan Supersemar membuka jalan bagi Soeharto untuk naik menjadi presiden dan mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno.
Februari 28, 2018 soal UTBK Sejarah Faktor penyebab tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah…. Rakyat menuntut reformasi Terjadinya krisis ekonomi Terjadinya kerusuhan sosial Gagalnya pemilu 1997 Pembahasan Soal Latar belakang utama rubuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda AsiaKeadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela dan timbulnya gerakan anti KKN, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Selain itu diperburuk dengan keadaan kondisi kesehatan Soeharto yang membuat lemahnya kinerjanya. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mengatur ulang Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Faktor penyebab tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah….A 1 Rakyat menuntut reformasi, 2 Terjadinya krisis ekonomi, dan 3 Terjadinya kerusuhan sosial About The Author doni setyawan Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
Faktorsosial yang mendorong lahirnya reformasi adalah a. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok b. Banyaknya bank-bank yang dilikuidasi c. Golongan masyarakat tertentu masih kebal hukum d. Kelompok mahasiswa menginginkan perubahan e. Kerusuhan tanggal 12-14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat"
Masa orde baru di indonesia memang tidak dapat terlepas dari peran soeharto sebagai presiden indonesia pada tahun 1966 hingga 1998. Faktor penyebab munculnya reformasi. Tuliskan 4 Faktor Pendukung Keberhasilan Orde Reformasi Dan 3 Faktor Kegagalan Orde Baru Brainly Co Id Hal ini menimbulkan ekses ekses negative yaitu semakin jauh dari tekad awal orde baru tersebut akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai nilai pancasila dan ketentuan ketentuan yang terdapat pada uud 1945 banyak pendukung orde baru. Orde baru orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim soeharto yang menggantikan soekarno sebagai presiden ri ke 2 yang dimulai pada tahun 1966. Faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru. Adanya kami dan kapi c. Konflik fisik antara pendukung pancasila dengan komunis b. Setelah orde baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan status quo. Tekad orde baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan. Pada masa orde baru ini sebenarnya juga dikenal dengan masa kejayaannya indonesia dimana terjadi berbagai macam perkembangan pesat baik di sektor ekonomi pendidikan maupun juga pada sektor pembangunan sebagai salah satu tujuan orde baru. Pembentukan kabniet seratus menteri e. Simak juga latar belakang perang tondano 2 dan dampak konfliki ambon 1999. T erjadinya kerusuhan 15 mei 1998 yang membuat lumpuhnya perekonomian konflik fisik antara pendukung pancasila dengan komunis terjadinya demonstrasi oleh mahasiswa tritura kesatuan aksi front pancasila yang teridiri dari kami kapi kappi kasi dan lain sebagainya. Merosotnya ekonomi indonesia sebagai sistem etatisme. Faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah. 10 faktor runtuhnya orde baru runtuhnya pemerintahan mantan presiden soeharto pada tanggal 21 mei 1998 yang bersamaan dengan tuntutan demokrasi di semua bidang dan juga tuntutan untuk menindak secara tegas untuk para pelaku yang melanggar hak asasi manusia atau ham sudah menjadi perubahan di indonesia yang berlangsung dengan akselarasi yang teramat cepat dan juga dinamis. Pada akhir masa orde baru terjadi banyak kekerasan kasus pelanggaran ham dimana mana krisis moneter melanda kegagalan panen akibat kemarau dahsyat yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun terakhir. Orde baru merupakan bagian dari sejarah bangsa indonesia yang muncul sebagai akibat dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Terdapat banyak hal yang akan menjatuhkan rezim terhadap sebuah peraturan baru. Adanya demonstransi mahasiswa yang dikenal tritura d. Runtuhnya orde baru orde baru yakni sangat identik dalam sebuah nama soeharto merupakan salah satu seorang presiden di negara indonesia dengan pemerintahan lama dengan antara 1966 hingga 1998. Orde baru lahir setelah kekisruhan dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan presiden soekarno. Krisis keuangan yang melanda kawasan asia pun menambah deretan masalah yang mendukung runtuhnya pemerintahan rezim. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan orde baru terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik ekonomi dan hukum. Ini disebabkan banyaknya sebuah masalah kompleks yang muncul di kalangan masyarakat. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru Ppt Download Makalah Pend Islam Orde Baru Perpindahan Orde Lama Ke Orde Baru Part 1 Berakhirnya Orde Baru Dan Lahirnya Reformasi Perkembangan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Reformasi Ppt Download Bagaimana Pemerintahan Orde Baru Soeharto Runtuh Pengayaan Sejarah Agendareformasi yang diserukan sebagai berikut. 1) Adili Soeharto dan kroninya. 2) Amendemen UUD 1945. 3) Penghapusan dwifungsi ABRI. 4) Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5) Supremasi hukum. 6) Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia mengalami peristiwa penting dalam sejarahnya, yaitu Reformasi. Peristiwa ini ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Reformasi mengubah banyak hal dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Namun, apa yang mendorong lahirnya Reformasi tersebut? Korupsi dan Kesenjangan Sosial Salah satu faktor yang menjadi pemicu lahirnya Reformasi adalah korupsi dan kesenjangan sosial yang semakin memburuk. Di bawah pemerintahan Orde Baru, korupsi menjadi sebuah norma yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kelas atas dan kelas bawah menyebabkan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketidakpuasan atas situasi ini menjadi semakin besar dan akhirnya memicu aksi Reformasi. Pembatasan Kebebasan dan Pelanggaran HAM Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan berekspresi dan berkumpul dibatasi. Media massa dan organisasi masyarakat sipil diawasi ketat dan dihambat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga sering terjadi, seperti kasus penghilangan paksa dan penangkapan tanpa alasan yang jelas. Semua ini memicu ketidakpuasan masyarakat dan akhirnya menuntut perubahan. Peran Aktivis dan Mahasiswa Aktivis dan mahasiswa memiliki peran penting dalam memicu lahirnya Reformasi. Mereka menjadi suara rakyat dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang terabaikan oleh pemerintah. Aktivis dan mahasiswa juga menjadi pelopor dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berkumpul, membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Aksi-aksi mereka memperlihatkan bahwa rakyat tidak lagi diam terhadap ketidakadilan yang terjadi. Pentingnya Perubahan Reformasi lahir karena masyarakat Indonesia merasa pentingnya perubahan. Mereka tidak lagi rela hidup di bawah sistem yang korup dan tidak adil. Reformasi membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola negara yang lebih baik dan adil. Meskipun Reformasi telah terjadi, tantangan-tantangan baru masih terus muncul. Namun, semangat perubahan yang lahir dari Reformasi dapat menjadi penggerak bagi masyarakat Indonesia untuk terus memperbaiki kondisi negara. Kesimpulan Dalam kesimpulannya, Reformasi lahir karena adanya ketidakpuasan masyarakat Indonesia atas situasi yang tidak adil dan korup. Pembatasan kebebasan dan pelanggaran HAM juga menjadi faktor penting dalam memicu lahirnya Reformasi. Aktivis dan mahasiswa berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Reformasi membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola negara yang lebih baik dan adil, serta mendorong semangat perubahan bagi masyarakat Indonesia. Pos terkaitBesar Kecilnya Tegangan Listrik Alternator Tergantung DariArti Ojo Nesu Nesu Makna dan KegunaannyaTeks Pembawa Acara TahlilanSoal UAS IPS Kelas 4 Semester 1 Kurikulum 2013Jenis Virus Komputer TTSPenyegaran Kembali Badan dan Pikiran
Dengandemikian, faktor politik yang mendorong terjadinya Reformasi adalah adanya dominasi partai Golkar, dan banyaknya praktik KKN dalam tubuh pemerintahan. Semoga membantu ya :) Berikut ini pernyataan yang tidak tepat terkait perbedaan Pemilu masa Orde Baru dengan Reformasi, adalah. *. Baca pembahasan lengkapnya dengan daftar atau masuk

10+ Cara Faktor Sosial Yang Mendorong Lahirnya Reformasi Adalah Terupdate. Secara umum, adanya gerakan reformasi menuntut perbaikan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Problematika tersebut bisa berupa hambatan internal. kompas/eddy hasby berikut faktor pendorong gerakan reformasi Krisis moneter adalah krisis yang berkaitan dengan keuangan suatu negara. Simaklah penjelasan selengkapnya di bawah ini Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor faktor yang mendorong lahirnya gerakan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Adalah Suatu Perubahan Catatan Kehidupan Lama Catatan Kehidupan Baru Yang Lebih Dalam Bidang Sosial Yang Mendorong Munculnya Reformasi Di Indonesia Adalah Adanya Kerusuhan Tanggal 13 Gedung Mpr/Dpr Saat Masa Gerakan Sosial Yang Mendorong Lahirnya Orde Baru Adalah….Kesimpulan dari 10+ Cara Faktor Sosial Yang Mendorong Lahirnya Reformasi Adalah Terupdate. Perkembangan politik setelah 21 mei 1998. Faktor yang mendorong lahirnya budaya politik antara lain sebagai berikut Simaklah penjelasan selengkapnya di bawah ini Faktor Dalam Bidang Sosial Yang Mendorong Munculnya Reformasi Di Indonesia Adalah Adanya Kerusuhan Tanggal 13 Dan. Faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah…. Kondisi Gedung Mpr/Dpr Saat Masa Gerakan Reformasi. Terutama ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Kesimpulan dari 10+ Cara Faktor Sosial Yang Mendorong Lahirnya Reformasi Adalah Terupdate. Bangsa ini masih memiliki berbagai problematika, khususnya bagi generasi muda dalam mengamalkan partisipasi politiknya. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi.

ror9.
  • bh8asjh88x.pages.dev/156
  • bh8asjh88x.pages.dev/213
  • bh8asjh88x.pages.dev/158
  • bh8asjh88x.pages.dev/389
  • bh8asjh88x.pages.dev/319
  • bh8asjh88x.pages.dev/2
  • bh8asjh88x.pages.dev/304
  • bh8asjh88x.pages.dev/324
  • bh8asjh88x.pages.dev/370

    • faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah